Logo

Sebagai suatu organisasi yang legal, MGMP tentu harus memiliki dasar hukum penyelenggaraan. Lantas, apa syarat kelengkapan dasar hukum penyelenggaraannya?

  1. Surat penetapan dari Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota.
  2. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART).
  3. Memiliki struktur organisasi (kepengurusan).

Tiga syarat di atas merupakan kelengkapan yang harus dimiliki.

Seberapa Penting Ikut MGMP?

Di era pandemi ini, Bapak/Ibu bisa mengikuti berbagai pelatihan/bimtek dalam guru pembelajar melalui SIM PKB. Namun, ada syarat yang mendasarinya, yaitu Bapak/Ibu harus gabung dalam komunitas MGMP di Kab/Kota tempat tinggal Bapak/Ibu. 

Jika Bapak/Ibu enggan bergabung dengan MGMP, profesionalitas kerja Bapak/Ibu tidak akan diperhitungkan. Artinya, penting sekali keikutsertaan Bapak/Ibu dalam forum MGMP. Hal yang tak kalah penting adalah bisa menggantikan pola pelatihan-pelatihan/bimtek yang biasa dilakukan di P4TK maupun LPMP.

Dasar Hukum

  1. Undang-Undang RI No. 20/2003 tentang Sisdiknas.
  2. Undang-Undang RI No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen.
  3. Peraturan Pemerintah RI No. 19/2005 tentang SNP
  4. Permendiknas No. 12/2007 tentang standar Pengawas Sekolah/madrasah
  5. Permendiknas No. 13/2007 tentang standar Kepala Sekolah/madrasah
  6. Permendiknas No. 16/2007 tentang standar kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
  7. Permendiknas No. 19/2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan.
  8. Permendikbud No. 69/2009 tentang Standar Pembiayaan
  9. Permendikbud No. 20/2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah
  10. Permendikbud No. 21/2016 tentang Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
  11. Permendikbud No. 22/2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah
  12. Permendikbud No. 23/2016 tentang Standar Penilaian.
  13. Permendikbud No 34/2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah
  14. PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan